Lampung Tengah — Investigasi HORIZON.ID 04/01/2026
Jeritan warga Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, kembali mencuat ke permukaan. Selama hampir empat tahun terakhir, masyarakat mengeluhkan minimnya pembangunan desa serta dugaan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Fakta-fakta tersebut terungkap setelah tim HORIZON.ID melakukan penelusuran langsung ke lapangan berdasarkan laporan dan pengaduan warga.
Jalan Baru, Rusak dalam Hitungan Hari
Salah satu sorotan utama warga adalah pembangunan jalan lingkungan yang baru saja rampung. Ironisnya, jalan yang seharusnya menjadi akses vital warga itu justru menunjukkan kerusakan dalam waktu singkat.
“Baru dua hari diaspal, sudah terangkat dan mengelupas di beberapa titik,” ujar seorang warga kepada HORIZON.ID.
Tak hanya kualitas yang dipertanyakan, proyek tersebut juga tidak dilengkapi papan informasi. Warga mengaku tidak mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, maupun pihak pelaksana.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar soal transparansi penggunaan Dana Desa.
Bantuan Sosial Tak Pernah Dirasakan
Selain infrastruktur, persoalan bantuan sosial juga menjadi keluhan serius warga. Sejumlah warga mengaku tidak pernah menerima bantuan PKH, BLT, maupun bantuan UMKM, meski telah menyerahkan data administrasi seperti KTP dan Kartu Keluarga.
“Kami diminta data, tapi bantuannya tidak pernah sampai,” ungkap seorang warga.
Bahkan, seorang warga lain menyebut temannya yang telah tinggal di Karang Endah selama sekitar empat tahun—dan berasal dari lingkungan sekitar—juga belum pernah menerima bantuan apa pun.
Ada pula kisah keluarga rentan: seorang ibu yang ditinggal wafat suaminya sejak lama, memiliki banyak anak, namun tak pernah tersentuh bantuan sosial.
“Bapaknya sudah lama meninggal, ekonominya susah, tapi bantuan tidak pernah ada,” tutur warga.
Bantuan Diduga Hanya Berputar di Orang yang Sama
Sejumlah warga menduga bantuan desa hanya berputar di lingkaran tertentu. Nama-nama penerima disebut cenderung itu-itu saja, termasuk keluarga RT, perangkat desa, serta warga yang memiliki kedekatan dengan struktur pemerintahan kampung.
“Yang dapat bantuan orang lama semua,” kata warga lainnya.
Pernyataan tersebut merupakan klaim warga dan belum diverifikasi melalui data resmi pemerintah desa.
Klarifikasi Kepala Kampung
Saat dikonfirmasi, Kepala Kampung Karang Endah, Sutarman, menyampaikan bahwa dalam pemerintahan kampung wajar terjadi pro dan kontra. Ia juga mempersilakan media melihat langsung kondisi di lapangan.
Menanggapi sorotan warga terkait keberadaan ternak sapi di kediamannya yang disebut berjumlah belasan ekor, Sutarman menjelaskan bahwa sapi tersebut berasal dari wilayah Umas Jaya.
“Silakan cari di mana kesalahannya,” ujar Sutarman.
Klaim Warga soal Aset dan Jabatan
Dalam penelusuran lapangan, sebagian warga juga mengemukakan klaim terkait kepemilikan aset dan kendaraan oleh kepala kampung. Warga menyebut jabatan Sutarman telah memasuki periode kedua, yang sebelumnya sempat diselingi oleh pejabat lain karena aturan masa jabatan.
Namun hingga berita ini diterbitkan, HORIZON.ID belum memperoleh data resmi terkait laporan harta kekayaan maupun detail administratif masa jabatan dari instansi berwenang.
Desakan Audit dan Transparansi
Keluhan warga Karang Endah ini dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Minimnya papan informasi proyek dan banyaknya warga yang mengaku tidak mengetahui realisasi anggaran desa berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik.
Padahal, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan amanat undang-undang yang wajib dapat diakses masyarakat.
Hak Jawab Terbuka
HORIZON.ID menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan:
* Laporan dan pengakuan warga
* Observasi langsung di lapangan
* Klarifikasi dari Kepala Kampung Karang Endah
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi:
* Pemerintah Kampung Karang Endah
* Pemerintah Kecamatan Terbanggi Besar
* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Lampung Tengah
untuk memberikan penjelasan resmi terkait pembangunan desa dan penyaluran bantuan sosial.
Pemberitaan ini bertujuan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan kampung, bukan untuk menghakimi. Seluruh klaim warga memerlukan verifikasi lanjutan oleh pihak berwenang.
