HORIZON.COM | Lampung Tengah — Direktur GS Grup Ridwan Ahmad menyoroti polemik terkait tagihan publikasi media di DPRD Lampung Tengah yang hingga kini belum menemukan kejelasan. Ia menegaskan agar persoalan tersebut tidak selalu menyudutkan pihak media yang telah lama bekerja sama dengan DPRD.
“Kembali lagi terjadi polemik terkait tagihan media di DPRD Lampung Tengah. Jangan selalu media yang disalahkan. Media yang sudah bekerja sama dengan DPRD selama puluhan tahun justru sekarang selalu dicari-cari kesalahannya,” ujar Ridwan Ahmad.
Menurutnya, persoalan ini terjadi akibat adanya saling lempar tanggung jawab antara oknum Kepala Bagian (Kabag) dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lampung Tengah terkait anggaran publikasi.
Ridwan menjelaskan bahwa sebelumnya anggaran publikasi tersebut telah ditetapkan dalam RKA dengan skema satu media satu advertorial. Namun hingga saat ini pembayaran kepada sejumlah media belum juga terealisasi.
“Media sudah menjalankan kewajibannya. Jadi apa lagi yang dipermasalahkan? Kenapa media tidak boleh menagih haknya,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya perbedaan pernyataan antara Sekwan dan Kabag. Menurut Ridwan, Sekwan Yasir menyebut telah meminta Kabag Dedi untuk membuat tagihan, namun Kabag Dedi justru menyampaikan kepada media bahwa Sekwan Yasir yang tidak benar.
“Sekwan menuduh Kabag tidak benar, sementara Kabag menyampaikan kepada media bahwa Sekwan yang tidak benar dan seolah mengadu saya dengan media. Kalau seperti ini, saya selaku penanggung jawab beberapa media menilai sudah ada permainan antara Sekwan dan Kabag,” pungkasnya. (Red)
