HORIZON.COM | Bandar Lampung — Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 kini menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah angka dalam dokumen resmi menunjukkan adanya penurunan kinerja fiskal, rendahnya serapan belanja, hingga berubahnya kondisi operasional dari surplus menjadi defisit ratusan miliar rupiah.
Sorotan mengarah kepada Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung selaku pengelola keuangan daerah.
Berdasarkan dokumen laporan realisasi anggaran, target pendapatan daerah tahun 2024 mencapai sekitar Rp8,63 triliun. Namun realisasinya hanya sekitar Rp7,45 triliun atau 86,33 persen.
Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp1 triliun dari target yang telah ditetapkan.
Tak hanya itu, serapan belanja modal juga dinilai rendah. Dari anggaran belanja modal sekitar Rp1,23 triliun, realisasinya hanya sekitar Rp797 miliar atau sekitar 64 persen.
Yang paling mencolok terdapat pada belanja gedung dan bangunan. Dari anggaran lebih dari Rp810 miliar, realisasinya hanya sekitar Rp435 miliar atau sekitar 53 persen.
Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan publik terkait efektivitas pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah selama tahun anggaran berjalan.
Selain itu, laporan operasional Pemprov Lampung juga mengalami perubahan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya tercatat surplus, pada 2024 justru berubah menjadi defisit lebih dari Rp220 miliar.
Kas daerah juga tercatat mengalami penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya.
Situasi tersebut kini memunculkan dorongan agar Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait penyebab rendahnya serapan anggaran, melesetnya target pendapatan, hingga perubahan kondisi fiskal daerah.
Publik menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD menjadi hal penting, mengingat setiap anggaran yang dikelola berasal dari uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Karena setiap rupiah APBD adalah uang rakyat. Dan rakyat berhak tahu ke mana anggaran itu berjalan.” (red)
